PAINAN — Prosesi pengukuhan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak hanya menjadi agenda administratif, tetapi juga sarat makna politik dan kebijakan. Kehadiran Ketua Komisi IV DPRD Pessel, Efrianto, memperkuat pesan tersebut.
Sebagai pimpinan komisi yang bermitra langsung dengan sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial, Efrianto hadir membawa kepentingan masyarakat. Kehadirannya dinilai sebagai bentuk pengawalan sejak awal terhadap kinerja pejabat baru.
Pelantikan ini sekaligus menjadi sinyal dukungan DPRD terhadap langkah Bupati Hendrajoni dalam melakukan penyegaran birokrasi di awal 2026. Tahun ini disebut sebagai periode akselerasi pembangunan daerah.
Sebanyak 11 pejabat Eselon II secara resmi dikukuhkan dan dilantik oleh Bupati Hendrajoni. Prosesi berlangsung di Gedung Dinas Pendidikan Pesisir Selatan, Senin (5/1/2026), dalam suasana khidmat.
Pelantikan ini merupakan bagian dari penataan struktur organisasi pemerintah daerah. Bupati menilai birokrasi harus siap menjawab tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi.
Dalam sambutannya, Hendrajoni menegaskan bahwa rotasi jabatan bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan organisasi agar tetap dinamis dan efektif.
Ia menekankan bahwa orientasi utama para pejabat adalah pelayanan kepada masyarakat. Kinerja yang lamban dinilai tidak lagi relevan dengan tantangan saat ini.
“Pemerintahan harus bergerak cepat, tepat, dan kolaboratif,” kata Hendrajoni di hadapan pejabat yang dilantik. Pernyataan tersebut menjadi garis kebijakan yang harus dijalankan.
Bupati juga menggarisbawahi pentingnya sinergi dengan DPRD. Ia mengapresiasi kehadiran Efrianto sebagai Ketua Komisi IV.
Menurutnya, program strategis daerah membutuhkan dukungan politik dan pengawasan legislatif agar tepat sasaran.
Pejabat yang dilantik antara lain Yoski Wandri sebagai Kepala BKPSDM dan Gunawan sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik. dr. H. Syahrizal Antony dikukuhkan sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesra.
Ikhsan Busra dipercaya sebagai Sekretaris DPRD. Peran ini dinilai strategis dalam memperkuat hubungan kerja eksekutif dan legislatif.
Afriman Julta dilantik sebagai Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, sementara Wendi memimpin Dinas Komunikasi dan Informatika.
Di sektor layanan dasar, Agustina Rahmadani dipercaya memimpin Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB. Ilham R ditunjuk sebagai Kepala Dinas Sosial P3A.
Suhandri dikukuhkan sebagai Kepala BPKPAD yang mengelola keuangan daerah. Jabatan ini dinilai krusial dalam menjaga stabilitas fiskal.
Salim Muhaimin dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Beriskhan sebagai Kepala Dinas Dukcapil. Keduanya diminta fokus pada peningkatan kualitas layanan.
Ketua Komisi IV DPRD Efrianto menyatakan komitmennya untuk mengawal kinerja pejabat baru. Ia berharap pelantikan ini berdampak nyata bagi masyarakat.
Ia menyoroti perlunya pemerataan guru, peningkatan fasilitas kesehatan, dan perlindungan kelompok rentan.
Bupati Hendrajoni mengingatkan agar para pejabat segera melakukan konsolidasi internal. Program kerja harus sejalan dengan visi misi daerah.
Digitalisasi layanan publik menjadi salah satu fokus utama. Diskominfo diminta memimpin percepatan transformasi digital.
Dalam penutup sambutannya, Bupati menegaskan komitmen anti korupsi. Ia menekankan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran hukum.
Prosesi pelantikan dihadiri Wakil Bupati, Sekda, Forkopimda, dan jajaran OPD. Suasana penuh harapan mengiringi acara tersebut.
Pelantikan 11 pejabat Eselon II ini menjadi awal babak baru pemerintahan Pesisir Selatan. Kehadiran Ketua Komisi IV DPRD menegaskan bahwa langkah eksekutif akan dikawal secara politik demi kepentingan masyarakat.
