Jakarta, RW – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni, menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan seluruh tahapan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berjalan optimal dan mengedepankan keselamatan jamaah.
Ia menyebutkan bahwa kesiapan teknis memang menunjukkan perkembangan positif, namun pemerintah tetap perlu mengantisipasi berbagai dinamika global yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan ibadah haji.
Meski demikian, Lisda mengingatkan bahwa penyelenggaraan haji tidak hanya dipengaruhi oleh kesiapan teknis di dalam negeri. Ia menilai situasi geopolitik internasional, khususnya yang terjadi di kawasan Timur Tengah, harus menjadi perhatian serius pemerintah agar tidak menimbulkan risiko bagi jamaah.
“Kita harus menyadari bahwa kondisi global, terutama eskalasi konflik di Timur Tengah, bisa berdampak pada berbagai aspek penyelenggaraan haji, termasuk jalur penerbangan dan keamanan perjalanan jamaah. Karena itu mitigasi risiko harus disiapkan sejak dini,” kata Lisda.
Dalam rapat kerja antara Kementrian Haji dan Umroh RI serta Komisi VIII RI, terdapat 3 skenario Haji Indonesia tahun 2026, sehubungan dengan konflik timur tengah.
Skenario pertama adalah haji tetap diberangkatkan dengan kemungkinan pengalihan rute penerbangan ke jalur yang lebih aman jika situasi keamanan di kawasan tertentu tidak memungkinkan.
Skenario kedua yakni kemungkinan kemungkinan Indonesia memutuskan untuk menunda atau membatalkan keberangkatan jamaah meskipun Arab Saudi tetap membuka pelaksanaan ibadah haji.
“Jika Indonesia harus mengambil keputusan untuk tidak memberangkatkan jamaah demi alasan keselamatan, maka pemerintah harus memastikan bahwa biaya haji jamaah tidak hangus dan tetap terlindungi,” ujar Lisda.
Sementara itu, skenario ketiga yang harus disiapkan adalah kemungkinan terburuk apabila pemerintah Arab Saudi memutuskan menutup penyelenggaraan ibadah haji karena kondisi tertentu.
“Jika sampai terjadi penutupan haji oleh Arab Saudi, maka prioritas utama kita adalah memastikan dana jamaah tetap aman dan bisa dikembalikan secara utuh. Transparansi pengelolaan dana jamaah menjadi hal yang sangat penting dalam situasi seperti itu,” jelas Lisda.
Menurutnya, pengelolaan dana haji juga harus menjadi perhatian serius dalam setiap skenario yang disiapkan pemerintah. Lisda menegaskan bahwa perlindungan terhadap dana jamaah merupakan tanggung jawab besar yang harus dijaga dengan transparan dan akuntabel.
“Apapun skenario yang disiapkan pemerintah, prinsip utamanya harus jelas: dana jamaah harus aman dan tidak boleh dirugikan. Ini adalah amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab,” katanya.
Lisda juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat, khususnya kepada calon jamaah haji yang telah menunggu lama untuk berangkat. Menurutnya, transparansi akan memberikan kepastian sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan haji.
“Skenario kedaruratan harus disosialisasikan secara terbuka kepada calon jamaah haji. Mereka berhak mengetahui berbagai kemungkinan yang bisa terjadi agar tidak ada kebingungan atau kepanikan jika situasi berubah,” jelasnya.
Lisda menegaskan bahwa DPR tidak akan tinggal diam jika menemukan persoalan yang berpotensi merugikan jamaah haji Indonesia.
“Kami di Komisi VIII DPR RI akan terus melakukan pengawasan secara ketat. Tujuannya jelas, agar penyelenggaraan haji Indonesia semakin profesional dan benar-benar berpihak pada kepentingan jamaah,” tegasnya.
Ia berharap seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji dapat bekerja secara maksimal demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara.
“Penyelenggaraan haji adalah tanggung jawab besar negara. Karena itu semua pihak harus bekerja dengan serius, profesional, dan penuh tanggung jawab agar jamaah Indonesia mendapatkan pelayanan terbaik,” tutup Lisda. (Bee)
