Pesisir Selatan, RW — Suasana Rapat Paripurna DPRD Pesisir Selatan pada Rabu (12/11/2025) berlangsung hangat dan penuh dinamika ketika Wakil Bupati Risnaldi Ibrahim menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD 2026. Dalam forum tersebut, Risnaldi menegaskan bahwa RAPBD 2026 disusun dengan prinsip keberpihakan kepada rakyat.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Darmansyah, didampingi para Wakil Ketua Hakimin, Dani Sopian, dan Ermizen. Para anggota DPRD, unsur Forkopimda, serta pejabat struktural pemerintah daerah turut hadir mengikuti jalannya sidang.
Risnaldi membuka penyampaian jawaban pemerintah dengan memberikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah menyampaikan pandangan umum secara komprehensif. Menurutnya, saran dan kritik dari fraksi-fraksi merupakan fondasi penting dalam penyempurnaan dokumen anggaran.
Ia menggarisbawahi bahwa masukan DPRD menjadi cerminan sinergi yang baik antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun APBD yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Masukan dan saran anggota dewan menjadi bagian penting dalam mewujudkan APBD yang berpihak kepada masyarakat,” ujar Risnaldi.
Selanjutnya, Risnaldi menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan menjaga kesinambungan program prioritas meski harus beradaptasi dengan dinamika fiskal nasional.
Ia menegaskan bahwa setiap program dalam RAPBD 2026 wajib berorientasi pada peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan.
Menurut Risnaldi, kegiatan yang tidak berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat akan diarahkan pada efisiensi guna menjaga kesehatan fiskal daerah.
Di tengah tantangan fiskal, pemerintah berkomitmen memperkuat kemandirian daerah melalui peningkatan PAD. Optimalisasi aset daerah, inovasi perpajakan, serta kolaborasi dengan pihak swasta menjadi prioritas dalam strategi pendapatan.
Risnaldi juga menyoroti pentingnya kemitraan antara pemerintah, BUMD, dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan pembangunan. Ia menyebut kolaborasi tersebut sebagai pilar utama mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemerintah juga memastikan bahwa sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran di semua tingkatan akan berjalan konsisten agar program prioritas dapat terealisasi sesuai target.
Aparatur daerah diminta terus meningkatkan kinerja dan inovasi, terutama pada program-program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat luas.
Dalam penyusunan RAPBD 2026, pemerintah mengutamakan prinsip transparansi dan keseimbangan anggaran. Risnaldi menyampaikan bahwa pemerintah menyambut baik saran DPRD untuk menggali pendapatan baru tanpa membebani masyarakat.
Bidang pendidikan menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian khusus. Pemerintah berkomitmen memperbaiki dan membangun sarana prasarana pendidikan sehingga akses pendidikan yang merata dapat dinikmati seluruh nagari.
Pada sektor kesehatan, pemerintah memastikan pelayanan bagi masyarakat kurang mampu semakin mudah dijangkau melalui penambahan kuota BPJS daerah dan peningkatan fasilitas kesehatan.
“Pemerintah berkomitmen memperluas akses BPJS dan memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu berjalan optimal,” ungkapnya.
Di bidang infrastruktur, pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya akan dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas dan kapasitas fiskal daerah.
Sementara itu, pada sektor ekonomi, Pemkab Pesisir Selatan memperkuat jejaring kolaborasi dengan perbankan untuk menyediakan akses permodalan, pelatihan usaha, dan pendampingan bagi UMKM.
Risnaldi juga merespons saran DPRD terkait pengawasan program sosial seperti PKH. Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan monitoring berkala dan membuka ruang kolaborasi bersama DPRD untuk memastikan ketepatan sasaran.
Untuk proyek-proyek infrastruktur yang belum rampung, Risnaldi memastikan bahwa pembahasannya akan dilakukan lebih teknis melalui hearing antara komisi DPRD dan OPD terkait.
Ia juga menyinggung lima program unggulan dalam RPJMD 2025–2029, yaitu Nagari Kanyang, Nagari Pandai, Nagari Mengaji, Nagari Sehat, dan Nagari Sejahtera, sebagai fondasi pembangunan pro-rakyat.
Di sektor perpajakan, penyesuaian NJOP tengah dilakukan agar lebih sesuai kondisi pasar. Pendataan berbasis GIS digunakan untuk meningkatkan akurasi pemungutan pajak.
Sektor pertanian juga menjadi perhatian dengan program tanam serentak dan hilirisasi komoditas unggulan yang melibatkan generasi muda dalam pertanian modern.
Di sektor pariwisata, pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas destinasi dan promosi kreatif guna memperkuat kontribusi ekonomi wisata.
Risnaldi menutup penyampaiannya dengan optimisme bahwa RAPBD 2026 akan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan Pesisir Selatan yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat. (Adv)
