Painan, RW – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus memperkuat komitmennya dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Bank Nagari Cabang Painan. Kesepakatan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperluas akses pembiayaan rumah bersubsidi di daerah.
Penandatanganan MoU yang berlangsung pada Senin (20/7) itu sekaligus menandai dimulainya pameran perumahan bersubsidi yang digelar Forum Developer Pesisir Selatan. Pameran tersebut menghadirkan berbagai pilihan rumah bersubsidi beserta layanan konsultasi pembiayaan bagi masyarakat.
Bupati Pesisir Selatan H. Hendrajoni, S.H., M.H., mengatakan penyediaan rumah layak tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah, melainkan membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perbankan dan pengembang perumahan.
Dalam kesempatan tersebut, Hendrajoni juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Nagari Cabang Painan yang telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung program penyediaan rumah layak huni melalui fasilitas pembiayaan KPR FLPP. Menurutnya, keterlibatan dunia perbankan menjadi faktor penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah.
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bank Nagari yang telah menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Dukungan ini membuktikan bahwa pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi semua pihak. Semoga kerja sama ini terus berlanjut dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar Hendrajoni.
Ia menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen menghadirkan solusi nyata agar semakin banyak masyarakat memiliki rumah sendiri dengan harga yang terjangkau dan skema pembiayaan yang ringan.
Upaya tersebut juga mendapat dukungan dari Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman yang telah mengalokasikan kuota sebanyak 1.000 unit rumah bersubsidi untuk Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2026.
Kuota itu diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat yang memenuhi persyaratan, sehingga program pemerintah pusat dapat dirasakan langsung oleh warga di daerah.
Dalam kesempatan itu, Hendrajoni menjelaskan bahwa pembiayaan rumah dilakukan melalui skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) yang menawarkan berbagai kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Melalui program tersebut, masyarakat dapat menikmati suku bunga tetap sebesar lima persen per tahun, uang muka yang ringan, serta cicilan yang relatif terjangkau sehingga lebih mudah memiliki rumah pertama.
Selain membantu masyarakat memperoleh tempat tinggal, program rumah bersubsidi juga diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui meningkatnya aktivitas sektor konstruksi, industri pendukung, hingga terbukanya lapangan kerja.
Sementara itu, data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan mencatat masih terdapat 3.432 aparatur sipil negara (ASN) yang belum memiliki rumah pribadi. Kondisi ini menjadi salah satu alasan pentingnya memperluas akses pembiayaan perumahan.
Melalui sinergi antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Forum Developer Pesisir Selatan, dan Bank Nagari, diharapkan ASN, anggota TNI/Polri, serta masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh kemudahan dalam memiliki rumah, baik dari sisi ketersediaan unit maupun proses pembiayaan.
Hendrajoni pun mengajak masyarakat memanfaatkan pameran perumahan bersubsidi untuk memperoleh informasi mengenai pilihan hunian, persyaratan administrasi, hingga mekanisme pengajuan KPR FLPP. Ia berharap kolaborasi tersebut mampu mempercepat penyediaan rumah layak huni sekaligus mendukung suksesnya program nasional pembangunan tiga juta rumah di Kabupaten Pesisir Selatan.
Kepala Divisi Kredit dan Mikro Banking Bank Nagari, Busnel Watson, mengatakan program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) merupakan solusi pembiayaan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang ingin memiliki rumah layak dengan harga terjangkau.
Menurutnya, program ini menawarkan berbagai kemudahan, di antaranya suku bunga tetap sebesar 5 persen per tahun, uang muka mulai 1 persen, fasilitas Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), jangka waktu kredit hingga 20 tahun, serta angsuran tetap yang dimulai sekitar Rp1 jutaan per bulan.
Busnel menjelaskan, untuk dapat memanfaatkan program tersebut, calon penerima harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain berusia minimal 21 tahun atau telah menikah, memiliki penghasilan sesuai ketentuan, belum pernah memiliki rumah, serta belum pernah menerima subsidi perumahan dari pemerintah.
Ia menambahkan, masyarakat juga perlu melengkapi dokumen administrasi seperti KTP, Kartu Keluarga, buku nikah, NPWP, bukti pelaporan SPT tahunan, dokumen penghasilan atau legalitas usaha, serta rekening koran atau tabungan enam bulan terakhir.
“Melalui KPR FLPP, Bank Nagari ingin memberikan kemudahan akses pembiayaan kepada masyarakat berpenghasilan rendah agar impian memiliki rumah sendiri dapat terwujud. Kami siap mendampingi masyarakat mulai dari proses konsultasi, pengajuan kredit hingga pencairan pembiayaan, sehingga seluruh tahapan dapat berjalan lebih mudah, cepat, dan sesuai ketentuan,” ujar Busnel Watson. (Bee)
