Pesisir Selatan, RW — Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, memaparkan kondisi terkini pascabencana yang melanda wilayahnya dalam kegiatan Groundbreaking pembangunan hunian sementara bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera Barat, Sabtu (13/12).
Paparan tersebut disampaikan secara daring kepada Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, serta Sekretaris Utama (Sestama) BNPB RI dan Pangdam XX Imam Bonjol, sebagai bagian dari rangkaian percepatan penanganan pascabencana di sejumlah daerah terdampak.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Hendrajoni didampingi oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pesisir Selatan, serta Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik BNPB RI, Afrial Rosya.
Kegiatan yang bertempat di lokasi rencana pembangunan huntara di Nagari Puluik-puluik tersebut, juga dihadiri langsung oleh masyarakat yang terdampak banjir di Kecamatan Bayang Utara.
Bupati Hendrajoni menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah mengambil langkah cepat dengan menyiapkan lahan seluas 2.500 meter persegi untuk pembangunan hunian sementara atau huntara.
Lahan tersebut berlokasi di Nagari Puluik-puluik, Kecamatan Bayang Utara, dan akan digunakan untuk pembangunan sebanyak 22 unit huntara bagi masyarakat yang terdampak bencana, khususnya warga yang kehilangan tempat tinggal.
“Pemkab Pesisir Selatan berkomitmen memastikan warga terdampak mendapatkan tempat hunian yang layak. Untuk itu, kami telah menyediakan lahan dan siap mendukung penuh proses pembangunan hunian sementara,” ujar Hendrajoni dalam paparannya.
Ia menjelaskan, pembangunan huntara tersebut nantinya akan dilaksanakan melalui kerja sama antara BNPB RI dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan pascabencana.
Selain huntara, Pemkab Pesisir Selatan juga telah menyiapkan lahan seluas 3 hektare yang direncanakan akan digunakan sebagai lokasi pembangunan hunian tetap bagi masyarakat yang akan direlokasi.
“Lahan hunian tetap ini diproyeksikan untuk relokasi sekitar 75 kepala keluarga yang terdampak langsung bencana dan membutuhkan tempat tinggal permanen,” kata Hendrajoni.
Sementara itu, Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik BNPB RI, Afrial Rosya, menegaskan bahwa pembangunan huntara akan segera dilaksanakan melalui sinergi antara BNPB RI dan TNI.
“Pembangunan hunian sementara ini akan kami kerjakan bersama TNI agar prosesnya berjalan cepat, tepat, dan sesuai standar kelayakan bagi masyarakat terdampak,” ujar Afrial Rosya.
Saat ini, sambil menunggu pembangunan huntara rampung, masyarakat terdampak, terutama yang kehilangan rumah, masih ditempatkan di posko pengungsian UPTD Batang Utara.
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bersama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terus berkoordinasi untuk memastikan kebutuhan dasar para pengungsi terpenuhi, sekaligus mematangkan langkah-langkah pemulihan jangka pendek dan jangka panjang pascabencana. (Bee)
