Pesisir Selatan, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Pesisir Selatan ini dihadiri oleh Bupati Hendrajoni dan Ketua DPRD Pessel, Darmansyah.
Rapat Paripurna ini membahas tiga Ranperda, yaitu Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya, Ranperda tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, serta Ranperda tentang Pengelolaan Sampah.
Ketua DPRD Pesisir Selatan, Darmansyah, dalam sambutannya menyatakan bahwa ketiga Ranperda ini memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah.
“Ranperda ini disusun dengan tujuan memberikan kepastian hukum dalam berbagai aspek pembangunan, mulai dari kebudayaan, hak-hak penyandang disabilitas, hingga pengelolaan sampah yang lebih baik,” ujarnya.
Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, dalam pidatonya menyampaikan dukungannya terhadap ketiga Ranperda tersebut. Menurutnya, kebudayaan merupakan aset berharga yang harus dilestarikan, hak penyandang disabilitas perlu mendapat perhatian khusus, dan pengelolaan sampah harus ditingkatkan demi menjaga lingkungan yang bersih dan sehat.
Ranperda Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya
Fraksi-fraksi di DPRD Pesisir Selatan menyampaikan pandangan mereka terhadap Ranperda ini. Salah satu poin penting yang disoroti adalah perlunya langkah konkret dalam melindungi cagar budaya agar tidak punah akibat modernisasi.
Fraksi Partai Nasdem menekankan bahwa pemajuan kebudayaan harus diintegrasikan dengan sektor pariwisata untuk meningkatkan daya tarik wisatawan ke Pesisir Selatan.
“Kita memiliki banyak warisan budaya yang bisa menjadi daya tarik wisata. Peraturan ini harus mampu mengoptimalkan potensi tersebut,” ujar juru bicara fraksi.
Sementara itu, Fraksi PKB mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam pelestarian budaya.
“Tidak cukup hanya dengan regulasi, tetapi juga harus ada edukasi dan program yang melibatkan masyarakat secara langsung,” tegasnya.
Ranperda Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Ranperda ini mendapat apresiasi dari semua fraksi karena dianggap sebagai langkah maju dalam menciptakan kesetaraan bagi penyandang disabilitas di Pesisir Selatan.
Fraksi PDI Perjuangan menyoroti perlunya penyediaan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas di ruang publik.
“Kami mengusulkan agar pemerintah daerah mewajibkan bangunan publik untuk memiliki akses yang memadai bagi penyandang disabilitas,” ujar juru bicara fraksi.
Fraksi Gerindra menekankan bahwa implementasi peraturan ini harus dikawal dengan baik.
“Banyak daerah yang sudah memiliki regulasi serupa, tetapi pelaksanaannya belum optimal. Kita harus memastikan peraturan ini benar-benar berdampak,” katanya.
Fraksi PKB menyoroti aspek pendidikan bagi penyandang disabilitas.
“Kami berharap ada kebijakan yang lebih inklusif dalam sistem pendidikan, agar anak-anak penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama dalam menempuh pendidikan,” katanya.
Ranperda Pengelolaan Sampah
Pengelolaan sampah menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian serius dalam rapat ini.
Fraksi Nasdem menyoroti perlunya peningkatan fasilitas pengelolaan sampah di Pesisir Selatan.
“Kami melihat masih banyak wilayah yang belum memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik. Peraturan ini harus mampu memberikan solusi konkret,” ujar juru bicara fraksi.
Fraksi NasDem mengusulkan agar pemerintah daerah mengembangkan program bank sampah sebagai langkah nyata dalam mengurangi sampah plastik. “Bank sampah bisa menjadi solusi ekonomis dan lingkungan yang berkelanjutan,” katanya.
Fraksi PKB mengingatkan bahwa kesuksesan pengelolaan sampah sangat bergantung pada partisipasi masyarakat.
“Pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi agar masyarakat sadar pentingnya pengelolaan sampah yang baik,” ujarnya.
Kesimpulan dan Langkah Selanjutnya
Setelah mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi, Ketua DPRD Pessel, Darmansyah, menegaskan bahwa seluruh masukan akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut dalam tahapan berikutnya. “Kami akan menindaklanjuti seluruh masukan yang telah disampaikan agar Ranperda ini bisa menjadi regulasi yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Pesisir Selatan,” katanya.
Sementara itu, Bupati Hendrajoni berharap pembahasan lanjutan dapat berjalan lancar dan menghasilkan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Kita berharap tiga Ranperda ini dapat segera disahkan dan diterapkan dengan baik demi kemajuan daerah,” pungkasnya.
Rapat Paripurna ini berjalan dengan lancar dan ditutup dengan kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan pada tahap berikutnya. (Adv)
