PAINAN, RW – Fraksi Persatuan Bintang Perjuangan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Persetujuan tersebut disampaikan melalui juru bicara fraksi, Fetmadarni, dalam rapat paripurna DPRD Pesisir Selatan, Senin (14/9/2026). Meski memberikan persetujuan, fraksi tersebut menyampaikan sejumlah catatan penting kepada pemerintah daerah, terutama menyangkut efektivitas penggunaan anggaran, percepatan pembangunan, serta perlindungan terhadap masyarakat di tengah tekanan ekonomi.
Fetmadarni menegaskan, perubahan APBD 2026 harus menjadi instrumen strategis pemerintah daerah dalam menjawab berbagai persoalan pembangunan, bukan sekadar melakukan pergeseran maupun penyesuaian anggaran pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
“APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 harus tetap mengacu pada nota kesepakatan. Setiap kegiatan yang dianggarkan harus diarahkan untuk menyelesaikan persoalan pembangunan yang strategis dan benar-benar menjadi prioritas kebutuhan masyarakat,” ujar Fetmadarni saat menyampaikan substansi pendapat akhir fraksi.
Menurutnya, pembahasan perubahan APBD merupakan bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, termasuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengamanatkan efisiensi belanja pemerintah dan optimalisasi anggaran untuk program prioritas.
Ia menjelaskan, keterbatasan kapasitas fiskal daerah menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengakomodasi berbagai usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat maupun perangkat daerah.
Karena itu, Fraksi Persatuan Bintang Perjuangan memandang kesepakatan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan penting dalam menentukan program yang benar-benar mendesak untuk dilaksanakan.
Kondisi tersebut, menurut fraksi, menuntut pemerintah daerah melakukan pemilahan program secara cermat agar keterbatasan anggaran tidak menghambat penyelesaian berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
Fetmadarni juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar menyusun dan menyempurnakan anggaran secara terukur, dengan mengacu pada proyeksi kemampuan keuangan serta target pembangunan yang telah ditetapkan dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Menurutnya, setiap program yang dimasukkan dalam APBD Perubahan harus memiliki keluaran yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, serta mampu diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan.
Salah satu perhatian serius Fraksi Persatuan Bintang Perjuangan adalah terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan setelah perubahan APBD disahkan. Pemerintah daerah diminta memastikan seluruh program dapat direalisasikan secara optimal tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan.
“Hal yang paling krusial dalam pembahasan maupun pelaksanaan anggaran nanti adalah saat kita berada di penghujung tahun anggaran. Tiga bulan ke depan, tahun anggaran 2026 akan berakhir,” kata Fetmadarni mengutip pendapat akhir fraksinya.
Ia menegaskan, seluruh program yang telah direncanakan harus mampu direalisasikan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah, dengan tetap memprioritaskan kualitas pekerjaan sebagai bagian dari tanggung jawab penggunaan uang rakyat.
Fraksi tersebut menilai percepatan pelaksanaan kegiatan harus dibarengi dengan pengawasan yang baik, sehingga keterbatasan waktu tidak menjadi alasan menurunnya mutu pekerjaan maupun manfaat pembangunan.
Fraksi Persatuan Bintang Perjuangan juga menekankan pentingnya pola penyerapan anggaran yang berimbang, proporsional, dan berkelanjutan, sehingga pelaksanaan program pembangunan tidak hanya menumpuk pada akhir tahun anggaran.
“Pola anggaran yang hendak dicapai di kemudian hari bukan hanya sebatas terserapnya anggaran, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana penyerapan anggaran mampu melahirkan efek positif dalam rangka menggerakkan roda pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang tercinta ini,” tegasnya.
Selain persoalan pembangunan fisik dan penyerapan anggaran, Fetmadarni turut menyoroti kondisi perekonomian masyarakat yang dinilai membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah, terutama dalam menghadapi tekanan ekonomi yang memengaruhi kehidupan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak cukup hanya hadir melalui berbagai program dan kebijakan, tetapi harus mampu memberikan perlindungan, kepastian pelayanan dasar, serta jaminan terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat.
“Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan harus lebih dari sekadar hadir. Pemerintah Daerah Pesisir Selatan harus mengayomi, melindungi, dan memberikan perhatian besar kepada masyarakat yang membutuhkan kepastian akan ketersediaan fasilitas kesehatan dan jaminan hidup,” ungkapnya.
Ia menambahkan, APBD sebagai instrumen utama pengelolaan keuangan daerah harus diarahkan untuk menjaga stabilitas sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, sekaligus memperkuat kemampuan masyarakat menghadapi berbagai tantangan perekonomian.
Fraksi Persatuan Bintang Perjuangan juga meminta pemerintah daerah lebih fokus terhadap peningkatan kualitas pendidikan, penanganan pengangguran, penguatan daya beli masyarakat, serta menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi agar masyarakat tidak semakin terbebani oleh tekanan ekonomi.
“Pemerintah Daerah Pesisir Selatan harus lebih fokus pada kebutuhan pendidikan, mengatasi pengangguran, meningkatkan daya beli masyarakat, serta menjaga kelangsungan aktivitas ekonomi yang terancam resesi,” ujarnya.
Setelah mencermati dokumen Ranperda Perubahan APBD 2026, hasil pembahasan bersama, serta jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi, Fetmadarni menegaskan bahwa Fraksi Persatuan Bintang Perjuangan menyetujui Ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026, dengan harapan seluruh catatan fraksi menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pelaksanaannya.
