PESISIR SELATAN, RW — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pesisir Selatan periode 2026–2029 membangun ruang komunikasi yang lebih terbuka melalui forum KOPI Pessel (Koordinasi Pemerintah dengan Insan Pers Pesisir Selatan).
Forum tersebut mengemuka dalam audiensi jajaran PWI Pesisir Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang berlangsung di ruang kerja Bupati Pesisir Selatan, Selasa (1/9/2026).
Audiensi dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, H. Zainal Arifin, S.K.M., M.Kes., bersama jajaran PWI Pesisir Selatan.
Pertemuan tersebut tidak sekadar membahas hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dan media, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat kolaborasi dalam mengawal pembangunan serta memastikan berbagai program pemerintah dapat diketahui dan dirasakan masyarakat.
Sekda Pesisir Selatan H. Zainal Arifin mengatakan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan insan pers menjadi bagian penting dalam mendukung penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat.
“Pemerintah daerah tentu membutuhkan peran media dalam menyampaikan berbagai informasi pembangunan kepada masyarakat. Karena itu, komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dengan insan pers perlu terus dibangun dengan baik,” ujar Zainal.
Menurutnya, keberadaan forum KOPI Pessel diharapkan dapat menjadi wadah komunikasi yang terbuka sehingga berbagai informasi mengenai program pemerintah dapat disampaikan secara lebih jelas kepada masyarakat.
“Harapan kita, melalui forum ini terbangun komunikasi yang lebih baik. Apa yang menjadi program pemerintah bisa diketahui masyarakat, dan berbagai masukan dari masyarakat juga dapat menjadi perhatian pemerintah daerah,” katanya.
Dalam audiensi tersebut, sedikitnya terdapat tiga hal yang menjadi perhatian bersama. Pertama, penguatan sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan insan pers dalam mendukung pembangunan daerah.
Kedua, pemahaman bersama mengenai keterbukaan informasi publik. Pemerintah dan media dinilai perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketiga, peningkatan kapasitas dan profesionalisme insan pers. Hal ini penting agar wartawan mampu menghasilkan produk jurnalistik yang berkualitas, objektif, berimbang, dan bertanggung jawab.
Ketua PWI Kabupaten Pesisir Selatan, Robby Oktora Romanza, mengatakan pers memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat.
Menurut Robby, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan program di lapangan, tetapi juga bagaimana informasi mengenai program tersebut disampaikan secara benar dan terbuka kepada masyarakat.
“Dengan adanya KOPI Pessel ini ada sinergisitas antara wartawan dengan pemerintah daerah. Sehingga program visi misi Bupati Hendrajoni dan Wakil Bupati Risnaldi terwujud dan bisa dirasakan serta dilihat masyarakat,” ujar Robby.
Ia menilai forum tersebut dapat menjadi ruang untuk menyamakan persepsi antara pemerintah dan insan pers, terutama terkait penyampaian informasi publik kepada masyarakat.
Menurut Robby, wartawan harus tetap menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional dengan mengedepankan fakta, keberimbangan, independensi, serta kode etik jurnalistik.
Namun di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu membuka akses informasi seluas-luasnya kepada media agar masyarakat mendapatkan informasi yang utuh mengenai kebijakan dan program pembangunan.
“Pers bukan hanya menyampaikan apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga ikut mengawal pembangunan. Kalau ada program yang baik, masyarakat harus mengetahuinya. Kalau ada persoalan, pers juga harus menyampaikannya secara kritis dan konstruktif,” katanya.
Robby menegaskan, PWI Pesisir Selatan siap membangun komunikasi dan kolaborasi positif dengan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Menurutnya, kemitraan antara pemerintah dan pers harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat serta kemajuan daerah.
“PWI siap berkolaborasi dan membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah. Tetapi tentu pers tetap menjalankan fungsi kontrol sosial dan bekerja berdasarkan kode etik jurnalistik,” ujarnya.
Ia berharap KOPI Pessel tidak berhenti sebagai forum pertemuan, tetapi dapat dilaksanakan secara rutin untuk membicarakan berbagai persoalan daerah, perkembangan pembangunan, keterbukaan informasi, sekaligus peningkatan kapasitas wartawan.
Dengan komunikasi yang semakin terbuka, pemerintah dapat menyampaikan program secara lebih efektif, sementara pers tetap dapat menjalankan fungsi jurnalistik sekaligus kontrol sosial secara profesional.
Sinergi tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya mendorong terwujudnya visi dan misi Bupati Hendrajoni bersama Wakil Bupati Risnaldi Ibrahim, sehingga berbagai program pembangunan tidak hanya berhenti pada kebijakan, tetapi benar-benar diketahui, dirasakan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Pesisir Selatan. (Bee)
