PADANG – Upaya memperkuat peran kader perempuan dalam pembangunan masyarakat terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Tim Penggerak PKK. Salah satu langkah konkretnya diwujudkan lewat Pelatihan Peningkatan Kapasitas Ketua TP PKK dan Ketua TP Posyandu se-Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Padang, Senin (8/6).
Kegiatan tersebut diikuti para Ketua TP PKK dan Ketua TP Posyandu dari berbagai kecamatan dan nagari di Pesisir Selatan. Pelatihan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya kader sekaligus memperkuat sinergi dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga.
Ketua TP PKK Kabupaten Pesisir Selatan, Ny. Dr. Hj. Lisda Hendrajoni, S.E., M.M.Tr, yang membuka kegiatan secara resmi menegaskan bahwa kader PKK dan Posyandu merupakan ujung tombak pembangunan keluarga di tingkat akar rumput.
Menurutnya, keberhasilan berbagai program pemerintah daerah sangat ditentukan oleh kemampuan kader dalam menggerakkan masyarakat serta menerjemahkan kebijakan menjadi aksi nyata di lapangan.
Pada kesempatan tersebut, Lisda memperkenalkan sekaligus memperkuat komitmen pelaksanaan program unggulan daerah bertajuk GEMA PKK PESSEL MAJU. Program ini dirancang sebagai gerakan bersama yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan ekonomi dan pemanfaatan potensi lokal.
Ia menjelaskan, program tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga diarahkan untuk mendukung percepatan penurunan stunting, memperkuat ketahanan pangan keluarga, serta mendorong pengembangan sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata.
“Melalui GEMA PKK PESSEL MAJU, kita ingin menghadirkan gerakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. PKK harus menjadi motor penggerak lahirnya keluarga yang mandiri, sehat, produktif, dan sejahtera,” ujar Lisda.
Pelaksanaan program itu akan didukung berbagai regulasi nasional yang menjadi landasan hukum gerakan PKK dan Posyandu. Dengan demikian, seluruh kegiatan yang dijalankan memiliki arah yang jelas dan terukur.
Dalam implementasinya, setiap nagari didorong untuk mengalokasikan anggaran pemberdayaan masyarakat melalui APB Nagari. Selain itu, dukungan pendanaan juga dapat berasal dari dana desa, hibah, bantuan pemerintah, hingga program tanggung jawab sosial perusahaan.
Keterlibatan berbagai pihak juga menjadi salah satu kekuatan utama program tersebut. Mulai dari TP PKK Nagari, kelompok Dasawisma, Posyandu, hingga organisasi perangkat daerah akan terlibat dalam pendampingan dan penguatan kapasitas masyarakat.
Pada tahap awal, fokus kegiatan akan diarahkan pada pembentukan dan penguatan kelembagaan hingga tingkat Dasawisma, pelatihan keterampilan masyarakat, pembagian bibit tanaman dan ternak, serta pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga.
Sementara untuk pengembangan jangka panjang, program akan dikolaborasikan dengan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dan Koperasi Desa Merah Putih guna memperluas akses pemasaran produk masyarakat. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan bagi keluarga.
Lisda juga menekankan pentingnya peran Ketua TP PKK Kecamatan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program. Sedangkan Ketua TP PKK Nagari diharapkan mampu menjadi penggerak utama yang membangun partisipasi aktif masyarakat.
Ia mengajak seluruh kader untuk terus meningkatkan koordinasi, memperkuat pelaporan kegiatan, serta menjaga semangat gotong royong sebagai modal utama keberhasilan program.
“Keberhasilan program ini bukan hanya tanggung jawab PKK, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Jika kita bergerak bersama, saya yakin kesejahteraan keluarga di Pesisir Selatan akan semakin meningkat,” tutup Lisda.
Melalui pelatihan ini, diharapkan para kader memiliki pemahaman yang lebih kuat, kemampuan yang lebih baik, dan semangat yang lebih tinggi dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat demi terwujudnya Pesisir Selatan yang maju, mandiri, dan sejahtera.
