Pesisir Selatan, RW – Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pesisir Selatan, Sabtu (6/12), untuk meninjau langsung lokasi terdampak banjir bandang dan longsor di wilayah tersebut.
Kunjungan ini dilakukan menyusul laporan ribuan warga yang terisolasi dan puluhan rumah yang mengalami kerusakan berat akibat banjir bandang yang terjadi beberapa hari lalu.
Rombongan dipimpin oleh Anggota DPR RI Dapil Sumbar I, Dr. Hj. Lisda Hendrajoni, S.E., M.M.Tr., bersama sejumlah anggota Komisi VIII lainnya, yakni Matindas J. Rumambi, Wibowo Prasetyo, Hj. Derta Rohidin, Erwin Aksa, Apt. Hj. Lale Syifaun Nufus, Dra. Hj. Wardatul Asriah, dan Hj. Sri Wulan.
Mereka diterima secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Bupati Hendrajoni, Wakil Bupati Risnaldi Ibrahim, serta unsur Forkopimda.
Kunjungan kerja tersebut berfokus pada Kecamatan Bayang Utara, wilayah yang saat ini menjadi titik paling berat terdampak bencana. Longsor besar menyebabkan akses menuju empat nagari terputus total, membuat ribuan warga masih berada dalam kondisi terbatas.
“Kami datang bersama rombongan untuk mengupayakan langkah kongkrit dalam percepatan penanganan dunsanak kita yang saat ini masih terisolasi. Bersama kami ada BNPB RI dan juga Kemensos RI, untuk langsung verifikasi data, sehingga penanganan dapat lebih cepat,” jelas Lisda.
Dampak yang ditimbulkan bukan hanya pada akses, tetapi juga pada permukiman. Puluhan rumah rusak parah, sebagian terseret arus banjir bandang.
Material lumpur dan kayu masih menumpuk di sejumlah titik, memperlihatkan kuatnya gelombang air yang menerjang wilayah tersebut pada malam kejadian.
Dalam kesempatan itu, Lisda memastikan bahwa Komisi VIII akan mengawal distribusi logistik secara langsung.
“Saya pastikan kebutuhan dasar warga akan tercukupi. Bantuan kasur, selimut, tikar, peralatan dapur, sembako, dan makanan bayi segera didistribusikan. Kami tidak ingin ada warga yang bertahan dengan kondisi darurat tanpa bantuan memadai,” ungkapnya.
Bantuan tersebut dikirim melalui Kementerian Sosial dengan dukungan Tagana dan relawan di lapangan.
Selain itu, BNPB juga melakukan dropping logistik melalui udara menggunakan helikopter dan menyerahkan satu unit mobil pickup operasional.
“Mobil ini akan kami gunakan untuk distribusi barang ke titik-titik yang masih sulit dijangkau,” jelas Lisda.
Di tengah peninjauan, warga menyampaikan keluhan mengenai akses jalan yang masih terhambat akibat minimnya alat berat. Warga berharap tambahan alat berat seperti ekskavator akan sangat membantu dalam membuka akses.
“Jalan utama tertimbun material tebal. Kami butuh ekskavator dan alat yang bisa segera bekerja,” ujar salah satu warga kepada rombongan.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, menyampaikan apresiasi atas kesiapan respons pusat. Menurutnya, kehadiran Komisi VIII memberi keyakinan bahwa proses pemulihan akan mendapatkan dukungan prioritas.
“Kami menyampaikan terima kasih. Kehadiran Komisi VIII hari ini memberikan energi baru bagi pemerintah daerah. Dukungan logistik dan kendaraan operasional sangat membantu mempercepat langkah penanganan,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan bekerja paralel dalam pembukaan akses jalan dan pemenuhan kebutuhan warga.
“Kami siap mengawal distribusi bantuan dan mempercepat pengerahan alat berat. Ini akan menjadi fokus kami dalam beberapa hari ke depan,” tambahnya.
Dalam sesi akhir kunjungan lapangan, Lisda menyatakan pihaknya akan membawa seluruh rekomendasi dan temuan langsung ke rapat lintas kementerian.
“Kondisi di sini tidak boleh direspons secara biasa. Saya minta penanganan cepat, dan ini akan menjadi bagian pembahasan resmi di tingkat nasional,” tegasnya.
Kunjungan tersebut ditutup dengan
paparan dari Pemkab Pesisir Selatan tentang kondisi daerah Pesisir Selatan, pasca banjir serta upaya-upaya pencegahan agar peristiwa banjir dan longsor di wilayah tersebut tidak menjadi peristiwa yang berulang.
Komisi VIII menyatakan akan terus memonitor perkembangan situasi di Pesisir Selatan. Dengan masuknya bantuan logistik dan dukungan operasional, pemerintah daerah berharap akses kawasan terisolasi segera terbuka dan aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan secara bertahap. (Bee)
