Pancung Soal, RW — Suasana pagi di Kecamatan Pancung Soal, Pesisir Selatan terasa lebih tenang dibanding hari-hari sebelumnya. Setelah melalui rangkaian dialog penuh dinamika, akses jalan menuju PT. Incasi Raya akhirnya kembali dibuka pada Selasa, (18/11/2025).
Pada momen itu, Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, hadir langsung menyaksikan pembukaan jalan yang selama ini menjadi pusat ketegangan antara masyarakat dan perusahaan.
Kehadiran Bupati bukan sekadar bentuk simbolis, melainkan langkah nyata untuk memastikan bahwa persoalan yang telah lama menggantung benar-benar memperoleh penyelesaian yang adil. Warga setempat tampak menyambut kedatangan orang nomor satu di Pesisir Selatan itu dengan harapan besar terhadap penyelesaian persoalan plasma.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Hendrajoni menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh lagi berlarut-larut. Ia mengingatkan bahwa konflik serupa telah muncul berkali-kali dan tidak boleh dibiarkan terus menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat.
“Persoalan ini sudah bertahun-tahun tak selesai. Saya datang untuk memastikan persoalan ini diselesaikan dengan adil bagi masyarakat,” ujarnya dengan tegas.
Akar persoalan yang memicu penutupan jalan adalah tuntutan masyarakat terkait kewajiban kebun plasma 20 persen yang dianggap belum dipenuhi oleh PT. Incasi Raya. Penutupan yang berlangsung sejak 29 Oktober itu menyebabkan terhambatnya mobilisasi kendaraan dan aktivitas perusahaan secara signifikan.
Bagi masyarakat, penutupan jalan merupakan bentuk tekanan agar perusahaan benar-benar menjalankan kewajiban sesuai aturan. Mereka menilai bahwa regulasi mengenai kewajiban plasma sudah sangat jelas dan tidak boleh diabaikan. Selama masa penutupan, suasana kerap diliputi kekhawatiran akan potensi eskalasi.
Pemerintah daerah kemudian mengambil peran aktif dengan memfasilitasi dialog, menghadirkan unsur Forkopimda untuk memastikan komunikasi berjalan dalam koridor hukum dan tetap menjaga ketertiban. Proses mediasi itu berlangsung beberapa kali dan menjadi titik penting dalam meredam potensi konflik lebih jauh.
Dari serangkaian pertemuan tersebut, hasil konkret akhirnya lahir. PT. Incasi Raya menyatakan kesediaannya menandatangani komitmen untuk mematuhi regulasi yang berlaku.
Komitmen itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, Permentan Nomor 18 Tahun 2021, serta Perpres Nomor 25 Tahun 2025 yang mewajibkan perusahaan menyediakan kebun plasma minimal 20 persen dari total HGU.
Kesepakatan itu langsung menjadi sinyal positif bagi masyarakat yang menilai perusahaan mulai menunjukkan itikad baik. Dengan adanya dokumen yang ditandatangani, warga merasa memiliki dasar kuat untuk mengawal implementasinya.
Di hadapan masyarakat yang hadir, Bupati memastikan pemerintah daerah tidak akan berhenti pada tahap kesepakatan. Ia menegaskan bahwa seluruh proses selanjutnya akan dikawal hingga hak-hak masyarakat benar-benar terealisasi.
“ Pemerintah daerah, bertanggung jawab memastikan regulasi tidak hanya berhenti pada teks, tetapi diterapkan secara konkret,” tegas Hendrajoni.
Bupati juga mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga ketertiban selama proses penyelesaian berlangsung. Menurutnya, tuntutan boleh disampaikan, tetapi harus tetap menghormati norma adat dan tidak merusak stabilitas daerah. Ia menekankan bahwa keharmonisan sosial adalah prioritas yang tidak boleh diabaikan.
Sebagai langkah lanjutan, Bupati telah meminta DPRD Pesisir Selatan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mendalami persoalan secara lebih sistematis. Menurutnya, keberadaan pansus penting agar penyelesaian persoalan memiliki landasan kuat dan memberikan rekomendasi jangka panjang.
Dari pihak perusahaan, pernyataan komitmen turut disampaikan oleh Lamres, perwakilan PT. Incasi Raya. Ia menegaskan bahwa perusahaan akan menjalankan seluruh kewajibannya sesuai hukum dan mendukung langkah pemerintah, termasuk pembentukan pansus. Pernyataan itu langsung mendapat perhatian masyarakat yang selama ini menunggu sikap jelas dari perusahaan.
Warga yang hadir dalam pembukaan jalan terlihat lega melihat hasil yang diperoleh. Afriadi, salah satu perwakilan masyarakat, menyampaikan rasa terima kasih kepada Bupati yang menurutnya telah menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan warga. Ia berharap pengawalan dari pemerintah tidak berhenti setelah jalan dibuka.
Menurut Afriadi, masyarakat kini bukan hanya menuntut janji, tetapi ingin melihat implementasi nyata di lapangan. Ia menegaskan bahwa warga akan terus mengawasi jalannya komitmen, sambil tetap mengutamakan suasana damai sebagaimana diarahkan Bupati.
Pemerintah daerah pun menyakini bahwa langkah-langkah yang telah diambil akan menjadi jalan penyelesaian yang lebih permanen. Dengan adanya komitmen bersama, Pansus DPRD, serta keterlibatan langsung pemerintah kabupaten, persoalan plasma diharapkan tidak lagi menjadi sumber konflik berkepanjangan.
Pembukaan jalan pada hari itu tidak hanya menandai berakhirnya penutupan sementara, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat untuk memperoleh hak-hak mereka sesuai aturan. Kehadiran Bupati memberi dorongan moral bahwa pemerintah tidak akan membiarkan persoalan rakyat terabaikan.
Di sisi lain, perusahaan juga memiliki peluang memperbaiki hubungan dengan masyarakat melalui pelaksanaan komitmen yang telah disepakati. Kesediaan mereka menerima pengawasan pansus juga memberi sinyal bahwa penyelesaian ini berpotensi berjalan lebih transparan.
Proses panjang yang terjadi dalam dua pekan terakhir menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak mengenai perlunya komunikasi yang terbuka dan jujur. Ketika dialog digerakkan dengan itikad baik, jalan keluar selalu bisa ditemukan.
Kini, dengan akses jalan yang kembali terbuka, masyarakat bisa bernafas lebih lega meskipun pekerjaan besar masih menanti. Namun optimisme tetap tumbuh bahwa penyelesaian konflik akan mengarah pada kesepakatan yang lebih manusiawi dan berkeadilan.
Momentum ini menjadi bukti bahwa konflik yang dikelola dengan pendekatan dialog mampu menghasilkan penyelesaian yang damai. Bagi warga Pesisir Selatan, hari itu menjadi awal dari babak baru yang lebih menjanjikan.
Dan bagi pemerintah daerah, komitmen untuk terus mengawal persoalan ini bukan hanya janji, tetapi bagian dari tanggung jawab dalam memastikan keadilan benar-benar hadir bagi masyarakatnya. (Adv)
