Painan, RW – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan resmi memulai pembangunan infrastruktur Pelabuhan Penasahan Painan melalui kegiatan groundbreaking yang digelar pada Senin (6/10).
Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dimulainya proyek strategis nasional dengan sistem kontrak tahun jamak (multi years contract/MYC) yang akan berlangsung sepanjang 2025–2026.
Acara dihadiri langsung oleh Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, bersama Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, S.E., M.M., Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, serta unsur Forkopimda Kabupaten Pesisir Selatan.
Kehadiran berbagai pemangku kepentingan ini menjadi simbol nyata sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan legislatif dalam mendorong kemajuan sektor transportasi laut dan ekonomi maritim.
Dalam sambutannya, Bupati Hendrajoni menyebut Pelabuhan Penasahan Painan sebagai simpul penting konektivitas laut di Sumatera Barat.
Menurutnya, pelabuhan ini bukan hanya melayani kebutuhan logistik masyarakat, tetapi juga membuka jalur perdagangan baru antarwilayah bahkan antarnegara.
“Dengan hadirnya pelabuhan yang representatif, arus barang dan jasa akan semakin lancar, biaya logistik menurun, dan daya saing daerah meningkat pesat,” kata Hendrajoni optimistis.
Ia juga menegaskan bahwa proyek pembangunan ini merupakan hasil kolaborasi dan perjuangan panjang berbagai pihak, termasuk peran aktif Komisi V DPR RI.
“Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Zigo Rolanda yang telah memperjuangkan aspirasi masyarakat Pesisir Selatan di tingkat pusat,” ujarnya.
Bupati mengajak seluruh masyarakat untuk ikut mengawal pembangunan ini agar berjalan sesuai harapan.
“Mari kita dukung bersama agar prosesnya berjalan transparan, tepat waktu, dan memberi manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya lagi.
Lebih jauh, Hendrajoni berharap pelabuhan yang dibangun dengan skema MYC 2025–2026 ini menjadi motor penggerak utama kemajuan ekonomi daerah.
Ia menilai, kehadiran Pelabuhan Penasahan akan memberi efek domino terhadap pertumbuhan sektor perdagangan, perikanan, dan pariwisata di wilayah selatan Sumatera Barat.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menuturkan bahwa Pelabuhan Penasahan memiliki posisi strategis dalam mendukung sistem logistik nasional.
Menurutnya, pelabuhan ini akan menjadi pelengkap sekaligus pendukung utama bagi aktivitas di Pelabuhan Teluk Bayur, serta membuka ruang bagi tumbuhnya kawasan ekonomi pesisir baru.
Zigo mengungkapkan bahwa dirinya secara langsung memperjuangkan percepatan pembangunan pelabuhan ini dalam rapat Komisi V DPR RI bersama Kementerian Perhubungan pada Agustus 2025.
“Kami meminta agar program ini tidak lagi ditunda dan tanda bintang dihilangkan, agar pembangunan bisa segera dimulai,” ujarnya.
Setelah melalui proses panjang, pemerintah pusat akhirnya menyetujui pembangunan Pelabuhan Penasahan Painan dengan total anggaran Rp88.467.798.657.
Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan dermaga, fasilitas bongkar muat, serta sarana pendukung lain yang menunjang kelancaran operasional pelabuhan.
Zigo optimistis, dengan potensi besar yang dimiliki Kabupaten Pesisir Selatan, keberadaan pelabuhan ini akan menarik minat investor baru.
“Dengan infrastruktur yang memadai, Pesisir Selatan akan menjadi magnet investasi di sektor maritim dan perikanan. Kita harus kawal bersama agar proyek ini selesai tepat waktu,” katanya.
Dengan dimulainya pembangunan ini, Pelabuhan Penasahan Painan diharapkan menjadi gerbang baru ekonomi maritim Sumatera Barat.
Pemerintah daerah optimistis keberadaannya akan memperkuat konektivitas antarwilayah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjadikan Pesisir Selatan sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi pesisir barat Pulau Sumatera. (Bee)
